INSPIRASI-ID, Jakarta — Sejumlah pekerjaan rumah dan masalah yang menerpa Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) Republik Indonesia belakangan ini mendapat perhatian serius dari Hokky Situngkir, Direktur Jenderal Aplikasi Informatika (Dirjen Aptika) yang baru dilantik. Hokky menyampaikan komitmennya untuk menangani berbagai isu strategis yang tengah dihadapi oleh Kemenkominfo. Hal itu disampaikan Hokky dalam acara Ngopi Bareng Kementerian Kominfo di Media Center (9/8/2024).
Dalam bincang perdana dengan awak media ini Hokky menekankan pentingnya penyelesaian sejumlah rancangan peraturan pemerintah dan kebijakan terkait perlindungan data dan keamanan siber. Setidaknya ada lima hal yang menjadi prioritas untuk dituntaskan.
Hal pertama yang dibahas oleh Hokky adalah Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Anak dalam Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PAPSE). Menurutnya, PAPSE menjadi salah satu perhatian utama Kominfo yang harus segera diselesaikan. “PAPSE ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak terlindungi dari berbagai konten negatif dan ancaman di dunia digital,” ujar Hokky.
Berikutnya, Hokky membahas seputar Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perlindungan Data Pemerintah (RPP PDP) dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Perlindungan Data Pribadi (Rperpres PDP). Menurut Hokky, kedua rancangan peraturan ini merupakan langkah strategis untuk memperkuat keamanan data di Indonesia, baik data milik pemerintah maupun data pribadi warga negara.
Selain regulasi, Hokky juga menyoroti insiden peretasan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya yang terjadi pada 20 Juni 2024 lalu. Insiden ini, kata Hokky, masih menjadi perhatian serius Kominfo dan akan dievaluasi secara mendalam. “Ini tugas yang harus cepat-cepat dikerjakan. Evaluasi menyeluruh akan dilakukan untuk memperkuat sistem keamanan siber nasional, termasuk melibatkan Badan Cyber untuk keamanan,” tandasnya.
Dalam acara Ngopi Bareng ini, Hokky juga menyatakan sikap tegas Kemenkominfo terhadap praktik judi online (judol). Ia menilai bahwa judol adalah bentuk penipuan massal yang hanya memberikan rakyat harapan palsu. “Judi online adalah masalah yang harus kita berantas. Ini bukan hanya soal penegakan hukum, tetapi juga soal melindungi masyarakat dari dampak negatif yang ditimbulkan,” tegasnya.
Sebagai penutup, Hokky bertekad bahwa Kemenkominfo akan terus bekerja keras untuk mewujudkan ekosistem digital yang aman, inklusif, dan berkelanjutan di Indonesia. Ia juga mengajak semua pihak untuk berkolaborasi dalam menghadapi tantangan-tantangan yang ada, demi masa depan digital Indonesia yang lebih baik.(Gie)
